Assalaamu’alaykum. Kali ini, saya menerbitkan postingan di blog tercinta tidak sesuai jadwal. Ya nggak apa-apa lah ya.

Tahun ini, kita kembali bertemu fase tahunan tiap kali bertemu awal Ramadhan. Perdebatan panas muncul ditengah publik karena adanya perbedaan awal Ramadhan.

Selasa, 17 Februari, pemerintah melalui Kementerian Agama resmi mengumumkan bahwa 1 Ramadhan jatuh pada Kamis, 19 Februari.

Namun sebelumnya, organisasi Islam Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Ramadhan pada Rabu, 18 Februari.

Fenomena semacam ini hampir terjadi setiap tahun dalam kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia, perbedaan penetapan awal Ramadhan antara pemerintah dan ormas besar seperti Muhammadiyah.

Tahun lalu, alhamdulillah keduanya sejalan, baik dalam penetapan awal Ramadhan maupun awal Syawal, sehingga relatif tidak memicu dinamika luas.

Namun tahun ini, perbedaan itu muncul lagi, dan seperti biasa, perdebatan sosial ikut menyertainya.

Ada yang memilih mengikuti pemerintah, ada yang mengikuti Muhammadiyah sesuai keputusan organisasi.

Hal itulah yang kemudian memicu gelombang komentar tajam di media sosial, mereka yang mengikuti pemerintah dianggap “mengalah”, sementara yang mengikuti Muhammadiyah dianggap “mendahului keputusan resmi”.

Tidak jarang muncul tuduhan politis, sindiran, atau narasi yang seolah menempatkan pihak lain dalam posisi salah.

Saya sih ingin menegaskan satu hal saja ya. Kita tidak perlu menghadapinya dengan saling menyalahkan.

Semua keputusan itu memiliki landasan yang sah secara keagamaan. Keduanya sama-sama bersumber pada pemahaman Al-Qur’an, hadis, dan ijtihad ulama yang berbeda cara pendekatannya.

Kalau kita mulai dari pola pikir diniyah yang sehat, sebenarnya perbedaan semacam ini bukan anomali, melainkan bagian dari dinamika ijtihad dalam Islam.

Seluruh umat muslim di dunia, bahkan dalam satu mazhab pun, sering mengalami perbedaan penetapan waktu ibadah, fiqih, atau metode penghitungan karena perbedaan cara memahami nash (teks agama) dan realitas astronomi.

Secara prinsip, Alqur’an sendiri sudah memberi ruang bagi adanya perbedaan pendekatan dalam memahami tanda waktu ibadah.
Allah berfirman:

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji.”(QS. Al-Baqarah: 189)

Ayat ini menunjukkan bahwa hilal adalah penanda waktu, bukan metode tunggal yang dibatasi pada satu cara pengamatan saja.

Karena itu para ulama sepanjang sejarah berbeda dalam metode menentukan awal bulan, ada yang menekankan rukyah langsung, ada yang menerima hisab sebagai alat bantu penetapan.

Rasulullah juga bersabda:

Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Jika tertutup awan, maka sempurnakan hitungan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini sering dijadikan dasar rukyah. Namun sebagian ulama memahami bahwa perintah tersebut berkaitan dengan kondisi umat saat itu yang belum memiliki kemampuan hisab astronomi akurat.

Karena itu muncul ijtihad lain yang menilai bahwa hisab modern dapat berfungsi sebagai bentuk “mengetahui hilal” melalui ilmu pengetahuan.Lebih jauh lagi, Islam sendiri mengajarkan adab menghadapi perbedaan.

Allah berfirman:

Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya Dia menjadikan manusia satu umat saja, tetapi mereka senantiasa berselisih.
(QS. Hud: 118)

Ayat ini bukan pembenaran konflik, melainkan penegasan bahwa perbedaan adalah bagian dari sunnatullah.

Maka yang dituntut bukan menghapus perbedaan, melainkan mengelolanya dengan hikmah.

Bahkan dalam kaidah fikih disebutkan:

Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat.

(Diriwayatkan dalam beberapa kitab hadits, meski sanadnya diperselisihkan, maknanya diterima ulama sebagai prinsip toleransi ijtihad.)Artinya, selama perbedaan itu lahir dari dalil dan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, ia bukan ancaman bagi agama, melainkan kekayaan khazanah keilmuan Islam.

Pemerintah dan Metode Hisab Rukyah

Secara umum, pemerintah Indonesia menetapkan awal Ramadhan dan Syawal melalui kombinasi rukyah (observasi hilal) dan pertimbangan hisab (perhitungan astronomi).

Secara formal, pemerintah biasanya menunggu hasil sidang isbat, dimana ulama, ahli falak, astronom, dan pejabat negara berkumpul untuk menentukan tanggal berdasar data ilmiah dan metodologis.

Pendekatan ini punya kelebihannya:

• Melibatkan banyak pihak dan diuji popularitasnya secara nasional.
• Menjaga legitimasi keputusan negara demi kepastian publik.
• Hasilnya mudah diikuti oleh masyarakat umum yang bersandar pada keputusan resmi negara.

Namun karena bergantung pada observasi hilal yang diputuskan bersama sejumlah pihak, metode ini kadang membutuhkan waktu dan koordinasi yang panjang dan lebih lama.

Itu sebabnya keputusan sering diumumkan menjelang atau setelah waktu hilal itu diperkirakan terjadi.

Kekurangan persepsi atau aplikasi dalam sidang bisa menyebabkan tanggalnya berbeda dengan hasil ijtihad sebagian ulama atau organisasi lain.

Muhammadiyah, Antara Tradisi Dan Modernitas

Muhammadiyah sendiri khususnya, sering dicemooh oleh sebagian orang karena cepat menetapkan tanggal dengan hisab. Padahal, dari sisi ilmu falak dan fiqih, pendekatan ini berdasar tradisi keilmuan yang panjang, termasuk hasil karya Majelis Tarjih yang dikenal Khit ul-Hisab Global Terpadu (KHGT).Ini bukan sekadar mempercepat keputusan, tapi menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan nash agama bisa berjalan bersamaan tanpa saling mengalahkan.

Beberapa benefit pendekatan ini antara lain:

• Memberi kepastian tanggal jauh hari. Tidak cemas menunggu satu banding dua minggu.
• Membantu perencanaan sosial-ekonomi. Tiket mudik, kegiatan pesantren kilat, jadwal Bukber, semuanya bisa direncanakan lebih rapih. 🙂
• Mengurangi kegelisahan masyarakat. Ketidakpastian sering membuat sebagian orang cemas ketika bulan suci mendekat.
• Mengarahkan umat untuk berpikir holistik. Bahwa agama dan ilmu pengetahuan modern bisa bersinergi, bukan berkonflik.

Pendekatan Muhammadiyah bukan anti-tadabbur atau anti-ruqyah. Ia hanya menempatkan ilmu falak dan metode ilmiah secara konsisten sebagai bagian dari perhitungan ibadah.

Ini adalah bentuk ikhtiar umat Islam agar ibadahnya tepat waktu, sah, dan bermanfaat secara maslahah (kepentingan umum).

Bagaimana Kita Menyikapi Perbedaan

Kita perlu berhenti pada satu kebiasaan sosial yang kadang memperparah suasana, sindiran tajam atau perlakuan seolah pihak lain “meremehkan agama” karena berbeda keputusan.Contohnya komentar yang mengatakan, “Kita karena punya pemerintah, kita tunggu saja keputusan pemerintah.”

Kalimat semacam itu sering disampaikan dengan nada merendahkan atau politis, padahal tujuannya seharusnya bukan saling mengecilkan.

Ini penting saya kira, Perbedaan keputusan bukan berarti salah satu pihak lebih minoritas atau berdosa.
Tidak ada kewajiban agama yang menyatakan semua umat harus seragam dalam hal penetapan awal ibadah bila ada perbedaan ijtihad yang sah.
Kedua pendekatan itu berasal dari kajian ilmiah, dalil Qur’ani dan Sunnah, serta maslahah umat.

Karenanya, sikap kita seharusnya tidak reaktif, tapi damai, hormat, dan menghargai pilihan masing-masing.

Jika kita memilih mengikuti keputusan pemerintah, itu juga valid. Kalau orang lain mengikuti Muhammadiyah, itu juga sah secara fikih dan metodologis.

Penutup

Perbedaan penetapan 1 Ramadhan antara pemerintah dan Muhammadiyah seharusnya tidak jadi sumber konflik.

Perbedaan itu menunjukkan bahwa Islam itu dinamis secara metodologis, bukan statis secara praktik.Kita boleh memilih pendekatan yang kita yakini dalil dan keilmuannya. Kita juga tidak perlu menggunakan perbedaan itu untuk saling mencemooh, merendahkan, atau mempolitisasi pilihan ibadah umat.

Yang perlu kita jaga adalah akhlaq, rasa persaudaraan, dan kebiasaan memandang perbedaan sebagai rahmat, bukan ancaman.Karena sesungguhnya yang menyatukan kita itu lebih besar daripada apa yang membedakan kita.