Senin malam, 15 Juni 2026, di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, digelar forum diskusi bertajuk “Kopdar Bareng Mas Dar” dengan tema besar “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia”. Tiga pejabat negara duduk di panggung: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko. Awalnya semua berjalan tertib. Sudaryono memaparkan alasan pemerintah menerapkan skema ekspor satu pintu, mahasiswa duduk tenang mendengarkan.

Tapi keadaan berubah ketika pembahasan menyentuh nama eks Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto. Entah apa yang jadi pemicu pasti, puluhan mahasiswa tiba-tiba merangsek naik ke panggung. Spanduk dibentangkan: “UGM Menolak Pengkhianat Reformasi”, “UGM Menolak Penjilat Rezim”. Teriakan “Revolusi” menggema di Joglo GIK. Gelas air mineral melayang ke arah panggung. Ketiga pejabat dievakuasi, tapi di luar gedung mereka malah dikepung dan sempat dikejar mahasiswa, sebelum akhirnya berhasil pergi dengan mobil patwal.

Budiman sempat coba meredam suasana dengan kalimat, “Silakan kritik kami di sini, jangan di media sosial.” Tapi nyatanya, dialog sudah buntu sebelum kalimat itu sempat berbuah apa-apa, kemarahan sudah terlanjur memuncak.

Ketua SEMA UGM, Mesa, kemudian menjelaskan duduk perkaranya. Bukan cuma soal tema Pancasila yang dirasa ironis di tengah suara rakyat yang dibungkam, tapi juga soal konflik agraria, proyek strategis nasional yang dinilai merugikan warga, anggaran yang dianggap dihambur untuk program tanpa manfaat jelas, dan tuntutan transparansi data yang selama ini seolah tertutup rapat.

Nah, di titik inilah saya merasa perlu menulis lagi.

Beberapa waktu yang lalu saya bicara soal ospek, soal bagaimana ritual tahunan itu sering kosong makna, hanya jadi seremoni atribut dan ajang perpeloncoan yang dipaksakan jadi syarat kelulusan.

Sekarang, di hadapan saya, ada gambaran mahasiswa yang justru sebaliknya: berani naik ke atas panggung bukan demi caper didepan gebetan atau jargon almamater, tapi demi menagih pertanggungjawaban pejabat negara atas nasib rakyat.

Bukankah ini lebih dekat dengan ruh “agent of change” yang selalu digembor-gemborkan kampus, ketimbang upacara seremonial yang justru dijadikan syarat administratif kelulusan?
Saya tidak menutup mata ya, cara yang dipakai jauh dari ideal. Lempar gelas, kejar-kejaran, suasana yang nyaris tak terkendali, itu bukan citra dialog yang sehat. Tapi entah kenapa, di balik kericuhan itu, ada sesuatu yang terasa lebih jujur ketimbang acara seremonial yang dipaksakan dan dijaga rapi di atas kertas absensi.

Mahasiswa yang berani turun, yang peduli pada nasib negeri yang sedang tidak baik-baik saja, bagi saya jauh lebih pantas dihormati ketimbang mahasiswa yang sekadar hadir di acara kampus karena takut nilainya jadi syarat sidang skripsi.

Mahasiswa yang hanya jadi ketua bem atau ketua himpunan hanya menyelenggarakan ospek jurusan atau fakultas yang kurang berguna itu.

Tapi, Pertanyaannya sekarang, apakah keberanian semacam ini akan terus hidup dan menjelma jadi gerakan yang konsisten mengawal kebijakan, atau cuma berhenti jadi viral sesaat lalu dilupakan setelah ramai di linimasa kita??

Saya pribadi, berharap yang pertama.