Akhir-akhir ini, dua hal seakan jadi pemandangan rutin di linimasa kita.

Demo dan mati listrik, Dua-duanya terjadi nyaris bersamaan, di berbagai daerah, dalam intensitas yang menurut saya cukup mencurigakan untuk sekadar disebut kebetulan.
Soal demo, ini bukan cerita satu dua kota saja. Di Jakarta, gelombang aksi terjadi nyaris setiap hari sepanjang pertengahan Juni ini, dari Monas, Bundaran HI, depan Gedung DPR/MPR, sampai Kantor Badan Gizi Nasional, dengan ribuan personel gabungan kepolisian diturunkan untuk pengamanan di tiap titik.

Di Yogyakarta, Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi besar di Pertigaan Gejayan, diramaikan akademisi, aktivis demokrasi, seniman, sampai pengemudi ojek online.

Belum lagi di Surabaya, Medan, Bandung, Solo, Makassar, Kendari, nyaris seluruh penjuru negeri turun ke jalan dengan suara yang seragam, kritik terhadap kebijakan ekonomi, program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, sampai keterlibatan TNI/Polri di ranah sipil.

Di tengah gelombang itu, ada kabar yang menurut saya nggak kalah meresahkan.

Eks Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menemukan alat GPS tracker di mobil yang ia tumpangi usai mengikuti demonstrasi di Gejayan.

Puluhan mahasiswa juga sempat diamankan di berbagai kota, sebagian dibebaskan, sebagian masih dalam proses.

Di Bandung saja, Lembaga Bantuan Hukum mencatat 21 orang ditangkap selama sepekan unjuk rasa.

Nah, di saat yang nyaris bersamaan, hampir setiap daerah sekarang kebagian giliran mati listrik mendadak.

Bukan cuma sekali dua kali, tapi berhari-hari, bergilir, dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Yogyakarta.

PLN sendiri sempat beralasan ini karena cadangan batubara kalori menengah yang menipis. Pihak Kementerian ESDM membantah, katanya ini cuma gangguan teknis biasa.

Tapi, coba kita pikir bareng-bareng. Indonesia ini penghasil batubara terbesar di dunia.

Rasanya aneh, sangat aneh malah, kalau negara penghasil batubara sebesar kita harus byarpet gara-gara kehabisan stok bahan bakarnya sendiri.

Di mana logikanya?

Lalu, muncul pertanyaan liar di kepala saya.

Bagaimana kalau mati listrik ini sebenarnya bukan murni soal pasokan energi, tapi semacam latihan?

Latihan kesigapan untuk mematikan listrik secara cepat di daerah-daerah tertentu yang sedang ada gejolak demo.

Tujuannya, untuk menghilangkan jejak, kalau-kalau ada aparat yang harus melakukan tindakan represif, kekerasan, bahkan penculikan terhadap aktivis.

Logikanya sederhana.

Kalau listrik mati, CCTV ikut mati. CCTV mati sekarang kan kalau ada aksi demo tuduhannya sengaja dimatikan. Kalau pakai trik itu kan terkesan cctv mati secara natural. Bukan dimatiin, tapi karena memang darisononya ada pemadaman.

Penerangan jalan ikut padam. Rekaman kejadian di lapangan jadi nggak ada, dan kalaupun ada insiden, akan sangat sulit dibuktikan, sangat sulit dilacak.

Saya akui, ini cuma dugaan saya pribadi, bukan kesimpulan yang berdasarkan bukti kuat.

Saya pun belum menemukan data konkret yang bisa membuktikan keterkaitan langsung antara pemadaman listrik dengan agenda demo di suatu wilayah.

Bisa jadi saya salah total, dan penjelasan resmi soal gangguan teknis serta keterlambatan pengesahan kuota produksi batubara itu memang benar adanya.

Para pengamat energi sendiri pun masih berbeda pendapat, ada yang bilang ini murni soal pasokan, ada yang bilang ini soal manajemen pemeliharaan pembangkit yang buruk.

Tapi, di tengah situasi yang serba tegang seperti sekarang, di mana ada GPS tracker yang nemplok diam-diam di mobil aktivis, di mana penangkapan terjadi di berbagai kota, rasanya wajar kalau kecurigaan semacam ini muncul di benak masyarakat, termasuk benak saya.

Saya nggak akan memaksakan teori ini sebagai kebenaran mutlak. Tapi saya rasa, semua dari kita, terlebih pihak yang berwenang, perlu lebih transparan soal apa yang sebenarnya terjadi.

Kalau memang murni soal pasokan energi, ya tunjukkan datanya secara jujur ke publik. Kalau memang ada agenda lain, semoga itu cuma ada di kepala saya yang terlalu banyak overthinking.

Yang pasti, di tengah negeri yang katanya sedang tidak baik-baik saja, kewaspadaan dan kecurigaan masyarakat itu wajar saja muncul.

Tinggal bagaimana negara menjawabnya, dengan keterbukaan, atau dengan kebungkaman yang justru makin menyuburkan dugaan-dugaan seperti punya saya ini.